
Semarang, Faktanusantara.co.id// – Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 dimanfaatkan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, untuk menegaskan bahwa pelayanan publik tidak cukup hanya bersifat administratif, tetapi harus memberi dampak langsung bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Luthfi usai memimpin upacara peringatan Otda tingkat Provinsi Jawa Tengah yang digelar pada Senin (27/4/2026) di halaman Kantor Gubernur.
Ia menilai, semangat otonomi daerah harus diwujudkan melalui kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Menurutnya, peran gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah perlu diperkuat, terutama dalam hal koordinasi dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Luthfi juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarpemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Ia menekankan bahwa keselarasan program harus dibangun sejak tahap perencanaan hingga penganggaran agar kebijakan berjalan efektif.

Ia menambahkan, forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus menjadi wadah integrasi antara pendekatan dari atas dan aspirasi dari bawah. Dengan begitu, program pembangunan dapat lebih tepat sasaran.
Selain itu, kemandirian fiskal daerah dinilai penting untuk terus didorong melalui kerja sama antardaerah. Setiap wilayah diharapkan mampu mengembangkan potensi unggulannya guna menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Beberapa kawasan seperti Solo Raya, Pekalongan Raya, dan Semarang Raya disebut sebagai contoh wilayah yang dapat menjadi penggerak ekonomi regional.
Dalam pembangunan, ia mengingatkan agar tidak ada ego sektoral yang justru menghambat pemerataan. Pemerintah provinsi, lanjutnya, akan berperan sebagai penghubung untuk memastikan pembangunan berjalan merata.
Ia juga menyinggung masih adanya kesenjangan antara wilayah Pantura dan Pansela di Jawa Tengah. Oleh karena itu, berbagai program strategis perlu diarahkan untuk mengurangi ketimpangan tersebut.
Di sisi lain, Luthfi mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien. Setiap program harus dirancang dengan tepat guna dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, aparatur sipil negara (ASN) harus mengedepankan fungsi pelayanan, bukan sekadar menjalankan administrasi.
Dalam kesempatan itu, juga dibacakan amanat Menteri Dalam Negeri yang menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan sarana penting untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Peringatan Otda tahun ini mengangkat tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Pada acara tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah turut memberikan penghargaan kepada sejumlah daerah dengan kinerja terbaik dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Untuk kategori LPPD kabupaten, penghargaan diberikan kepada Klaten, Sragen, dan Wonogiri. Sementara pada tingkat kota diraih oleh Surakarta dan Salatiga.
Sedangkan untuk kategori SPM kabupaten, penghargaan diberikan kepada Karanganyar, Klaten, dan Kebumen. Adapun kategori kota diraih oleh Magelang dan Semarang.
Upacara ini dihadiri Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, jajaran Forkopimda, para kepala daerah penerima penghargaan, pimpinan OPD dan BUMD, serta ASN di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
(***)
Tidak ada komentar