DPKP Cimahi Tanggapi Terbuka Aspirasi Mahasiswa, SMHI Nilai Langkah Ini Wujud Transparansi

CIMAHI, Faktanusantara.co..id// – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi menanggapi secara terbuka aspirasi mahasiswa terkait isu pungutan 10 persen di lingkungan dinas.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan DPKP dalam menjaga keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.

Kepala DPKP Kota Cimahi, Ami, menyatakan pihaknya menghormati setiap kritik dan masukan dari masyarakat, termasuk mahasiswa, sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Ia menilai aspirasi yang muncul perlu disikapi dengan bijak, terbuka, dan proporsional agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Suasana Akrab Warnai TMMD di Pelemgadung, Danramil Karang Perkuat Kebersamaan dengan Warga

13 Admin Faktanusantara

“Kami menghargai kepedulian mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan. Semua masukan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan dan tata kelola di DPKP,” ujar Ami.

Ia memastikan seluruh proses administrasi dan pelaksanaan program di DPKP Cimahi berjalan sesuai aturan.
Karena itu, pihaknya membuka ruang klarifikasi dan komunikasi agar persoalan dapat diselesaikan secara objektif dan transparan.

“Kami terbuka terhadap kritik. Pengawasan publik penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel,” tegasnya.

Baca Juga

4 hari  lalu

Batik Rinakit Sidoharjo Go Digital, Motif Daun Ketela Siap Merambah Pasar Lebih Luas

13 Admin Faktanusantara

Ami juga mengajak masyarakat mengedepankan dialog sehat dan menjaga situasi tetap kondusif.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan warga diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik.

Sikap terbuka DPKP mendapat apresiasi dari mahasiswa. Ketua SMHI, Zulkifli, menilai langkah ini menunjukkan komitmen membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat.

“Kami mengapresiasi keterbukaan Kepala DPKP Cimahi. Ini bukti adanya itikad baik untuk menjaga transparansi,” kata Zulkifli.

Ia menegaskan mahasiswa punya tanggung jawab moral mengawal pemerintahan agar tetap berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik.
Namun, aspirasi harus disampaikan secara objektif dan berdasarkan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Aspirasi bertujuan memperbaiki tata kelola, bukan menciptakan kegaduhan,” ujarnya.

Zulkifli juga mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah dan menyerahkan klarifikasi pada mekanisme yang berlaku.
Ia berharap komunikasi terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat terus terjaga agar pengawasan publik berjalan konstruktif dan mendorong pemerintahan yang bersih serta berintegritas di Cimahi.
(Tim)