Dukung Penegakan Hukum Kasus Mini Zoo, GNPK Purworejo Tekankan Evaluasi Perencanaan dan Pengawasan

PURWOREJO, Faktanusantara.co.id// – Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kabupaten Purworejo, Netra Asmara Sakti, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan dalam menangani dugaan korupsi proyek Mini Zoo di wilayah tersebut.
Pernyataan itu disampaikannya saat ditemui di kediamannya yang berada di Jalan Purworejo–Magelang, Desa Kaliurip, Kecamatan Bener, Jumat (2/4/2026).

Netra menilai, upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat menjadi sinyal positif bagi masyarakat yang menginginkan transparansi dan keseriusan dalam pemberantasan korupsi.

Baca Juga

1 hari  lalu

Alumni UGM Pimpin Korem 072/Pamungkas, Tongkat Komando Resmi Berganti

9 Redaksi

“Kami melihat langkah Kejaksaan ini sebagai bentuk komitmen dalam menjawab harapan publik terhadap penegakan hukum yang bersih dan berintegritas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kualitas tata kelola pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh sejumlah aspek penting, seperti profesionalitas aparatur, ketegasan penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Meski demikian, Netra juga mengungkapkan adanya indikasi kelemahan dalam proses pembangunan proyek Mini Zoo, terutama pada tahap awal perencanaan.

Baca Juga

1 jam  lalu

Pengunjung Semarang Zoo Ingin Halte BRT Trans Semarang Kembali Berfungsi

6 Redaksi

Menurutnya, setiap proyek seharusnya diawali dengan kajian yang komprehensif, mencakup analisis dampak lingkungan, kelengkapan perizinan, serta penyusunan anggaran yang rasional.

Selain itu, ia turut menyoroti aspek pengawasan yang dinilai belum optimal dan berpotensi memunculkan persoalan, termasuk kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaannya.
“Perlu ditelusuri apakah terdapat
pelanggaran aturan, seperti rangkap jabatan atau kendala teknis di lapangan yang memengaruhi jalannya proyek,” jelasnya.

Ia menambahkan, proyek yang sebelumnya diharapkan menjadi kebanggaan daerah kini justru menuai kritik karena tidak berjalan sesuai rencana dan belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Publik tentu bertanya, mengapa proyek yang semula digadang-gadang justru tidak selesai. Ini harus diungkap secara terbuka agar jelas siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya.

Netra berharap proses hukum yang berjalan dapat mengungkap seluruh pihak yang terlibat, sehingga memberikan efek jera sekaligus menjadi momentum perbaikan dalam pengelolaan pembangunan di masa mendatang. (TIM)