Buruh Jateng Gelar Aksi di DPRD, Dorong Reformasi Sistem Kerja dan Kesejahteraan

SEMARANG, FAKTANUSANTARA.CO.ID//— Ratusan pekerja dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Tengah menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang, Kamis (16/4).

Aksi tersebut menjadi wadah bagi buruh untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai belum berpihak pada pekerja.

Baca Juga

1 hari  lalu

Polisi Boyolali Bongkar Peredaran Obat Keras Ilegal, Satu Pelaku Ditangkap

7 Redaksi

Para peserta aksi tampil kompak mengenakan atribut organisasi berwarna biru putih. Mereka membawa spanduk dan poster berisi tuntutan, serta secara bergantian menyampaikan orasi di depan gedung dewan.

Dalam tuntutannya, buruh mendesak pemerintah segera merumuskan regulasi ketenagakerjaan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan pekerja di daerah. Mereka juga menyoroti praktik sistem kerja outsourcing serta persoalan upah rendah yang masih banyak dikeluhkan.

Selain isu ketenagakerjaan, massa juga meminta perhatian terhadap fasilitas pendukung bagi pekerja, seperti penyediaan layanan penitipan anak (daycare) yang layak dan ramah anak, terutama di kawasan industri seperti Jepara.

Baca Juga

2 hari  lalu

Halalbihalal FKSP Semarang Perkuat Persatuan Lintas Ormas Islam di Genuk

10 Redaksi

Salah satu perwakilan buruh dalam orasinya menegaskan bahwa pekerja akan terus mengawal proses penyusunan kebijakan agar tidak merugikan kaum buruh.

Ia juga menolak skema regulasi yang dianggap tidak memberikan perlindungan optimal bagi tenaga kerja.
Ketua FSPMI Jawa Tengah, Aulia Hakim, menyampaikan bahwa aksi ini melibatkan buruh dari berbagai daerah, di antaranya Semarang, Kudus, dan Jepara.

Menurutnya, solidaritas tersebut menunjukkan keseriusan pekerja dalam memperjuangkan hak-haknya.
Perwakilan massa aksi akhirnya diterima oleh Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah untuk melakukan audiensi.

Dalam dialog tersebut, para buruh menyampaikan seluruh aspirasi mereka secara langsung, dengan harapan dapat ditindaklanjuti oleh pihak legislatif.
(***)