Pemprov Jateng Tunjuk Nurkholes sebagai Plt Bupati Pemalang, Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan

SEMARANG, Faktanusantara.co.id//, – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Pemalang tetap berjalan tanpa hambatan setelah Bupati Anom Widiyantoro ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga

3 minggu  lalu

Kekeringan Melanda, Polsek Tepus dan Forkopimkap Salurkan Air Bersih untuk Ratusan Warga

18 Redaksi

Untuk menghindari kekosongan kepemimpinan, Wakil Bupati Nurkholes ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menjelaskan bahwa proses penunjukan Plt telah diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Patroli Malam Gabungan, Koramil dan Polsek Slogohimo Perkuat Keamanan Warga

23 Redaksi

Keputusan tersebut diambil agar aktivitas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami gangguan akibat proses hukum yang sedang berlangsung.

Pernyataan tersebut disampaikan Sumarno saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, Kamis (30/7/2026).

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan seluruh pelayanan publik tetap berjalan secara optimal meskipun terjadi pergantian kepemimpinan sementara.

Selain menetapkan Plt Bupati, Pemprov Jawa Tengah juga akan melakukan evaluasi terhadap kondisi pemerintahan di Kabupaten Pemalang.

Sumarno dijadwalkan bertemu dengan Nurkholes untuk membahas langkah-langkah strategis guna menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelaksanaan program daerah.

Dalam kesempatan itu, Sumarno mengingatkan seluruh kepala daerah dan aparatur pemerintahan agar menjadikan integritas sebagai prinsip utama dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, kasus hukum yang menjerat pejabat publik harus menjadi pelajaran penting agar penyelenggara negara menjauhi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi terus memperkuat langkah pencegahan korupsi melalui kerja sama dengan KPK.

Upaya tersebut dilakukan melalui supervisi serta penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya pada sektor yang memiliki tingkat kerawanan tinggi seperti pengadaan barang dan jasa serta pengisian jabatan.

Pemprov berharap sinergi tersebut mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik tetap terjaga di seluruh wilayah Jawa Tengah.

(***)