Kapolrestabes Medan Tekankan Pengamanan Persuasif Saat Aksi Mahasiswa di DPRD Sumut

waktu baca 3 menit
Selasa, 23 Jun 2026 22:22 6 Redaksi

MEDAN, Faktanusantara.co.id//, – Aksi unjuk rasa yang digelar ratusan mahasiswa dari Keluarga Besar Mahasiswa Nommensen (KBMN) Medan di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Senin (22/6/2026), berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat gabungan.

 

Pengamanan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan humanis guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

 

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak hadir langsung memantau jalannya kegiatan.

 

Bersama unsur TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan, pihaknya memastikan penyampaian aspirasi mahasiswa dapat berjalan tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.

 

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait berbagai kebijakan nasional. Beberapa isu yang disoroti antara lain evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, revisi Undang-Undang TNI dan Polri, kondisi ekonomi nasional, pengesahan UU Perampasan Aset dan UU Masyarakat Adat, serta pembenahan sektor pendidikan.

 

Situasi sempat memanas ketika sebagian peserta aksi mencoba mendekati area barikade pengamanan.

 

Selain itu, terjadi pembakaran ban dan pelemparan botol air mineral ke arah lokasi penjagaan. Meski demikian, aparat tetap menjaga ketenangan dan mengutamakan langkah-langkah persuasif.

 

Melalui pengeras suara, Kapolrestabes Medan mengingatkan seluruh personel agar tetap mengedepankan sikap profesional dalam menjalankan tugas.

 

“Kedepankan kesabaran dan pendekatan humanis. Tugas kita memastikan kegiatan penyampaian pendapat berlangsung aman serta memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

 

Instruksi tersebut menjadi pedoman bagi seluruh petugas yang bertugas di lapangan. Komunikasi dan dialog terus dibangun guna meredam ketegangan yang beberapa kali muncul selama aksi berlangsung.

 

Dinamika kembali terjadi saat mahasiswa mengetahui adanya pertemuan pihak rektorat Universitas HKBP Nommensen dengan anggota legislatif di dalam gedung DPRD.

 

Kondisi itu memicu reaksi dari sebagian massa yang merasa keberatan karena sebelumnya permohonan penggunaan atribut kampus dalam aksi tidak mendapat persetujuan dari pihak universitas.

 

Koordinator aksi, Mujijat Silalahi, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan pemberitahuan serta mengajukan izin penggunaan atribut kampus, namun permohonan tersebut ditolak karena dianggap tidak mewakili seluruh mahasiswa.

 

Untuk merespons aspirasi yang disampaikan, DPRD Sumatera Utara akhirnya menerima perwakilan mahasiswa dalam forum dialog. Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumut H.

 

Salman Alfarisi dan Anggota Komisi A DPRD Sumut Irham Buana Nasution.

Dalam dialog tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan yang menjadi fokus aksi.

 

Meski terdapat sejumlah kekecewaan karena pimpinan DPRD tidak hadir secara langsung, suasana tetap dapat dikendalikan berkat komunikasi yang terjalin antara peserta aksi, aparat keamanan, dan pihak legislatif.

 

Selama pengamanan berlangsung, petugas tetap bertindak sesuai prosedur dan menghindari tindakan yang berpotensi memperkeruh keadaan.

 

Pendekatan dialogis yang diterapkan terbukti mampu menjaga situasi tetap terkendali hingga kegiatan berakhir.

 

Aksi yang melibatkan pengamanan sekitar 644 personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan itu akhirnya selesai tanpa insiden berarti.

 

Massa kemudian membubarkan diri secara tertib dan kembali ke kampus Universitas HKBP Nommensen.

 

Keberhasilan pengamanan tersebut menjadi gambaran sinergi aparat dan berbagai pihak dalam menjaga ruang demokrasi, sekaligus memastikan penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung aman, tertib, dan bertanggung jawab.

(***)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA