Proyek Revitalisasi Pasar Kroya Disoroti, Isu K3 dan Tunggakan Vendor Rp12,3 Miliar Mencuat

Cilacap, Faktanusantara.co.id//– Proyek lanjutan renovasi Pasar Kroya kembali menjadi perhatian publik. Selain dugaan pengabaian standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), muncul pula persoalan keterlambatan pembayaran kepada sejumlah vendor yang nilainya disebut-sebut mencapai Rp12,3 miliar. Peristiwa ini mencuat pada Jumat (24/4/2026).

Sorotan juga datang dari Gatot Aji Suseno, perwakilan Ormas GRIB Jaya. Ia menyampaikan keprihatinannya atas kondisi yang terjadi di lapangan. Berdasarkan informasi yang beredar, berbagai bentuk penyampaian aspirasi hingga peringatan telah dilakukan, namun belum memperoleh tanggapan yang dianggap memadai.

Baca Juga

1 minggu  lalu

RAPI Demak Perkuat Kebersamaan Lewat Halal Bihalal di Mranggen

16 Redaksi

Minimnya respons dari pihak terkait mendorong masyarakat untuk menuntut penyelesaian yang transparan dan menyeluruh, khususnya terkait hak para vendor yang hingga kini belum dipenuhi.

Di sisi lain, proyek ini sebelumnya juga menuai kritik setelah beredarnya dokumentasi yang memperlihatkan pekerja berada di ketinggian tanpa perlengkapan keselamatan yang sesuai standar. Kondisi tersebut dinilai berisiko tinggi dan tidak sejalan dengan prinsip dasar K3 dalam sektor konstruksi.

Mengacu pada papan informasi proyek di lokasi, kegiatan ini berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Pangdam Diponegoro Kawal Penutupan KPPD di Akmil Magelang, Kunjungan Presiden Berlangsung Kondusif

12 Admin Faktanusantara

Proyek bertajuk Lanjutan Renovasi Pasar Kroya tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp48.723.542.000 yang bersumber dari APBN Tahun 2026, dengan durasi pekerjaan selama 240 hari kalender.

Pelaksana proyek tercatat merupakan kerja sama operasi (KSO) antara PT Armada Hada Graha dan PT Reka Esti Utama. Informasi yang beredar juga menyebutkan Erwin sebagai pimpinan proyek serta Budi sebagai Site Manager.

Sejumlah kalangan berharap instansi berwenang segera mengambil langkah konkret, mulai dari audit, mediasi, hingga pengawasan menyeluruh.

Hal ini dinilai penting untuk memastikan aspek keselamatan kerja terpenuhi sekaligus menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada para vendor agar persoalan tidak berlarut-larut.

Sampai saat ini, pihak kontraktor maupun instansi terkait masih dalam proses konfirmasi.
(***)