Perkuat Keamanan Wilayah, Polres Kendal Gandeng FKUB Tangkal Isu Sosial dan Awasi TKA

KENDAL, Faktanusantara.co.id// – Kapolres Kendal AKBP Hendry Susanto, S.I.K., M.H. menggelar audiensi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kendal untuk menjaga kondusivitas dan memperkuat kerukunan. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Kapolres, Jumat 8/5/2026 pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Hadir dalam kegiatan itu Ketua FKUB Kendal KH. Sajidin Noor, Kasat Binmas AKP Agus Supriyadi, Kasat Intelkam Iptu Septyan Rangga Okky Saputra, serta jajaran pengurus FKUB.

Baca Juga

23 jam  lalu

Pemprov Riau Permudah Bayar Pajak Kendaraan, Tak Lagi Wajib Sertakan KTP Pemilik Pertama

9 Redaksi

Dalam diskusi, FKUB menyampaikan keresahan terkait persoalan sosial di Kendal. Mulai dari judi online, narkoba, tawuran, hingga miras yang meresahkan warga. Disorot juga tingginya pernikahan dini yang memicu perceraian usia muda.

FKUB mendorong edukasi masyarakat berbasis data statistik tanpa menyebut identitas pribadi. Langkah ini dinilai penting untuk pembinaan sosial dan keagamaan yang tepat sasaran.

Audiensi juga membahas antisipasi keamanan terkait pekerja migran dan Tenaga Kerja Asing (TKA). FKUB menilai pengawasan penting agar tidak timbul konflik sosial akibat perbedaan budaya maupun isu ketenagakerjaan. Sinergi semua pihak jadi kunci agar keberadaan TKA tidak memicu gesekan di Kendal.

Baca Juga

2 hari  lalu

Satgas TMMD Bersama Warga Percepat Pembangunan RTLH di Desa Kauman

12 Redaksi

Menanggapi itu, AKBP Hendry Susanto menegaskan semua persoalan sosial berpengaruh langsung ke stabilitas kamtibmas. Ia menekankan kolaborasi solid antara Polri, Pemda, Imigrasi, tokoh agama, dan masyarakat untuk mencegah dan menangani masalah secara menyeluruh.

“Masukan para tokoh agama akan kami tindak lanjuti demi rasa aman warga Kendal,” tegas Kapolres.

Polres Kendal akan memperkuat deteksi dini dan monitoring TKA lewat koordinasi lintas sektor dengan Pemda dan perusahaan. Patroli dialogis dan edukasi publik juga dioptimalkan agar warga tidak terprovokasi isu SARA dan hoaks.

Perusahaan pengguna TKA didorong memberi orientasi budaya lokal dan hukum Indonesia kepada pekerjanya. Tujuannya menjaga keharmonisan di lingkungan kerja dan masyarakat.
(*)