Operasional Celosia Tetap Berjalan di Tengah Polemik Izin, DPRD dan Bupati Diminta Bertindak Tegas

Kabupaten Semarang, Faktanusantara.co.id//— Perdebatan terkait dugaan persoalan perizinan di objek wisata Taman Bunga Celosia semakin menguat. Meski sebelumnya muncul indikasi adanya wahana yang belum sepenuhnya mengantongi izin, kegiatan wisata pada Selasa (14/4/2026) tetap berlangsung normal dengan kunjungan yang terbilang ramai, baik dari wisatawan lokal maupun luar daerah.

Pantauan di lokasi menunjukkan area parkir dipadati kendaraan dan aktivitas operasional berjalan tanpa hambatan. Kondisi ini memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat mengenai konsistensi penegakan aturan, terutama ketika sebuah destinasi yang tengah disorot masih bebas menerima pengunjung.
Apabila benar terdapat fasilitas yang belum memenuhi persyaratan perizinan maupun standar kelayakan, persoalan ini dinilai melampaui aspek administratif semata.

Baca Juga

4 hari  lalu

Mengurai Dugaan Kejanggalan Proyek di Badan Gizi Nasional

17 Redaksi

Isu tersebut juga berkaitan dengan keselamatan pengunjung, kredibilitas penegakan hukum, serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan.

DPRD Kabupaten Semarang sebagai lembaga pengawas pemerintahan didorong untuk segera mengambil langkah konkret. Masyarakat berharap adanya pemanggilan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta pengelola wisata guna memberikan penjelasan terbuka mengenai status perizinan.

Seorang pemerhati kebijakan publik menyampaikan bahwa fungsi pengawasan DPRD harus dijalankan secara maksimal, terutama ketika menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat luas.

Baca Juga

4 hari  lalu

Endapan Lumpur Parah di Saluran Irigasi, Empat Desa di Kendal Terancam Gagal Musim Tanam

16 Redaksi

Beberapa langkah yang diharapkan antara lain menggelar rapat dengar pendapat, melakukan audit menyeluruh terhadap legalitas wahana, mengevaluasi kinerja OPD pengawas, serta mempertimbangkan penghentian sementara terhadap fasilitas yang bermasalah.

Selain DPRD, perhatian publik juga tertuju kepada Bupati Semarang. Kepala daerah dinilai perlu segera memberikan sikap resmi agar tidak menimbulkan persepsi adanya pembiaran terhadap persoalan yang berkembang.

Sejumlah aspek yang menjadi sorotan meliputi keabsahan izin operasional wahana, standar keselamatan teknis, kelengkapan dokumen lingkungan, serta efektivitas pengawasan dari instansi terkait.

Situasi ini menjadi ujian bagi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan penegakan aturan. Kejelasan sikap dinilai penting untuk meredam spekulasi serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Selama operasional masih berjalan tanpa penjelasan yang terang terkait perizinan, perhatian dan kecurigaan publik diperkirakan akan terus meningkat. (*)