Isu Pemeriksaan GS Disebut Keliru, Kuasa Hukum Soroti Pemberitaan Tak Terverifikasi

Isu Pemeriksaan GS Disebut Keliru, Kuasa Hukum Soroti Pemberitaan Tak Terverifikasi

MEDAN, 12 April 2026, Faktanusantara.co.id//— Guntur Sahputra (GS), seorang tokoh masyarakat yang dikenal aktif membantu warga, dikabarkan menjadi sasaran informasi yang dinilai tidak akurat dan beredar di sejumlah platform media sosial maupun media daring. Informasi tersebut menyebutkan GS akan diperiksa oleh Polrestabes Medan terkait dugaan penipuan atau penggelapan dana hingga miliaran rupiah.

Baca Juga

3 hari  lalu

Dump Truck Senilai Rp 200 Juta Digelapkan, Digadaikan Murah Rp 15 Juta, Pelaku Ditangkap Polisi

14 Redaksi

Pihak GS menegaskan bahwa kabar tersebut tidak sesuai dengan fakta. Perkara ini berawal pada tahun 2024 ketika Ferlautan Banjarnahor (FR) meminta bantuan GS untuk memfasilitasi pembayaran ganti rugi lahan seluas sekitar 20 hektare milik warga di kawasan Kelompok Tani Desa Bandar Khalifah.

Dalam prosesnya, masyarakat mengajukan nilai ganti rugi sebesar Rp6,1 miliar. Karena keterbatasan dana, FR disebut meminta bantuan kepada GS untuk menalangi sebagian pembayaran sebesar Rp1,1 miliar dengan kesepakatan pengembalian setelah Lebaran 2024.

Namun, situasi berkembang hingga GS dilaporkan ke pihak kepolisian. Menanggapi hal tersebut, GS menjelaskan bahwa kehadirannya di Polrestabes Medan pada Senin (13/4) bukan untuk pemeriksaan sebagai tersangka, melainkan memenuhi undangan mediasi.
Kuasa hukum GS, Henry Pakpahan, S.H., menilai pemberitaan yang beredar tidak berimbang dan berpotensi menyesatkan publik.

Baca Juga

5 hari  lalu

Polsek Bosar Maligas Tindak Tegas Lapak Narkoba di Nagori Boluk, Gubuk Dibongkar dan Dimusnahkan

15 Redaksi

Ia menekankan pentingnya verifikasi informasi sebelum dipublikasikan agar tidak merugikan pihak tertentu.
Pihak GS juga mengingatkan agar insan pers tetap berpegang pada kode etik jurnalistik serta mengedepankan akurasi dan prinsip keberimbangan dalam menyajikan informasi kepada masyarakat.

Kasus ini disebut masih dalam tahap klarifikasi, dan pihak terkait menyatakan akan menempuh langkah hukum apabila informasi yang tidak benar terus disebarkan.
(***)