DPRD Tanah Laut Sepi Saat Nelayan Mengadu, Mahasiswa Soroti Dugaan Permainan Solar Subsidi

Pelaihari, Faktanusantara.co.id// – Puluhan mahasiswa bersama perwakilan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Tanah Laut, Senin (18/05/2026).

Mereka datang membawa tuntutan terkait dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi jenis solar yang disebut merugikan nelayan pesisir.

Baca Juga

2 minggu  lalu

Danrem 072/Pamungkas Resmikan Penutupan Rehab Panti Asuhan Cipto Siswoyo di Sleman

18 Admin Faktanusantara

Namun kedatangan massa aksi justru memicu kekecewaan. Saat demonstrasi berlangsung, tidak satu pun anggota DPRD Tanah Laut berada di kantor untuk menemui peserta aksi. Kondisi tersebut memancing kritik dari mahasiswa yang menilai wakil rakyat tidak hadir ketika masyarakat membutuhkan ruang penyampaian aspirasi.

Aksi tersebut diikuti mahasiswa dari sejumlah organisasi kampus bersama nelayan asal Desa Kuala Tambangan dan Desa Tabunio. Mereka meminta adanya pengawasan serius terhadap distribusi solar subsidi yang dinilai belum tepat sasaran dan diduga dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

Koordinator aksi, Rizki, menyampaikan bahwa nelayan di wilayah pesisir kerap mengalami kesulitan saat hendak memperoleh solar subsidi di SPBUN. Menurutnya, sejumlah nelayan mengaku pernah mengalami pengurangan jatah BBM hingga kendala penggunaan barcode saat pengisian.

Baca Juga

3 minggu  lalu

Rencana Event Sabung Ayam di Kutalimbaru Disorot, Warga Minta Penindakan Tegas

23 Admin Faktanusantara

“Keluhan masyarakat nelayan sudah berlangsung lama. Mereka berharap ada perlindungan dan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun aparat terkait,” ujar Rizki dalam orasinya.

Mahasiswa juga menyoroti dugaan adanya praktik penjualan solar subsidi kepada pihak di luar nelayan. Bahkan, massa aksi menyebut isu tersebut sebelumnya sempat mencuat di tengah masyarakat, namun belum terlihat adanya langkah hukum yang dianggap tuntas.

Dalam orasi bergantian, peserta aksi meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi secara transparan. Mereka berharap tidak ada pihak yang mendapat perlindungan apabila terbukti terlibat dalam praktik yang merugikan nelayan kecil.

“Kami datang membawa suara masyarakat pesisir. Nelayan hanya ingin hak mereka dipenuhi tanpa tekanan dan tanpa permainan,” teriak salah satu orator yang disambut dukungan peserta aksi lainnya.

Kekecewaan massa semakin besar setelah mengetahui seluruh anggota DPRD disebut sedang berada di luar kantor. Mahasiswa menilai seharusnya tetap ada perwakilan legislatif yang menerima aspirasi masyarakat, terutama terkait persoalan yang menyangkut kebutuhan hidup nelayan.

Sekretaris DPRD Tanah Laut, Gentri Yuliantono, menjelaskan bahwa pimpinan DPRD bersama sejumlah pejabat daerah sedang melaksanakan agenda audiensi ke Jakarta terkait pembahasan persoalan nelayan pesisir bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Sementara beberapa anggota dewan lainnya disebut menjalankan agenda luar daerah sesuai jadwal Badan Musyawarah.

Meski demikian, penjelasan tersebut belum mampu meredakan kekecewaan peserta aksi. Massa menilai lembaga legislatif tetap harus menyediakan ruang pelayanan aspirasi bagi masyarakat yang datang menyampaikan keluhan secara langsung.

Sebagai bentuk protes simbolis, mahasiswa memasang spanduk bertuliskan “DPRD Tanah Laut Disegel” di area kantor dewan. Mereka juga menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar apabila persoalan distribusi solar subsidi bagi nelayan tidak segera ditindaklanjuti secara serius dan terbuka.(Red/Tim)