Tuding MBG Biang Defisit, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto Didesak Dicopot Jaringan Masyarakat Riau Berdaulat

waktu baca 2 menit

Rabu, 24 Jun 2026 21:42 5 Redaksi

Pekanbaru – 24 Juni 2026 , Faktanusantara.co.id//
Pernyataan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dalam rapat paripurna DPRD Riau beberapa waktu lalu soal minimnya retribusi daerah akibat Program Makan Bergizi Gratis MBG menuai polemik. SF menyebut banyak kantin sekolah tutup karena MBG sehingga pendapatan daerah terdampak. Pernyataan itu tersebar luas di sejumlah grup WhatsApp dan jadi sorotan media. Publik ramai bereaksi karena Plt Gubernur dinilai menyalahkan program MBG sebagai penyebab kecilnya PAD Provinsi Riau.

Menanggapi hal itu, Jaringan Masyarakat Riau Berdaulat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru. Massa menyuarakan penolakan terhadap pernyataan Plt Gubernur Riau. Massa yang berkumpul di sekitar Pustaka Wilayah Jalan Cut Nyak Dien tampak membawa spanduk, baliho, dan pengeras suara. Sekitar pukul 15.15 WIB, sekitar 400 orang itu melakukan long march menuju gerbang depan Kantor Gubernur Riau sambil berorasi.

Baca Juga

1 minggu lalu

Danrem 072/Pamungkas Tekankan Disiplin, Kesehatan, dan Bijak Bermedia Sosial Saat Kunjungi Kodim Gunungkidul

17 Redaksi

Dalam aksinya, David Jerry selaku koordinator lapangan menyampaikan agar Plt Gubernur Riau tidak mengkambinghitamkan program Presiden. Menurutnya, defisit Riau sudah terjadi sejak SF Hariyanto menjabat Pj Gubernur. Berbagai kebijakan anggaran saat itu disebut melampaui kemampuan keuangan daerah sehingga menimbulkan defisit dan banyak tunda bayar.

Di sisi lain, peserta aksi bernama Boy menyebut aksi ini adalah bentuk kritik dan teguran kepada Plt Gubernur Riau yang justru menyalahkan program Presiden Prabowo terkait minimnya PAD Riau. Apalagi SF Hariyanto menyebut retribusi kantin sekolah turun karena MBG. “Seberapa besar sih peran retribusi kantin untuk PAD? Selama ini masyarakat tidak pernah tahu. Kok sekarang alasan itu muncul, atau Pak SF tidak mendukung program Presiden di Riau,” ungkap Boy.

Aksi Jaringan Masyarakat Riau Berdaulat berlangsung sekitar satu jam dan diterima Asisten II Pemprov Riau. Dalam tanggapannya, Pemprov Riau menyambut baik aksi tersebut dan menyampaikan permohonan maaf. Sebelum bubar, Koordinator Aksi David Jerry membacakan pernyataan sikap berisi enam poin:
1. Meminta Pemprov Riau terbuka dan transparan soal kondisi defisit anggaran kepada masyarakat, termasuk penyebab, besaran, dan langkah penyelesaian.
2. Menolak segala upaya pengalihan isu yang menjadikan MBG sebagai penyebab utama defisit daerah, karena program itu adalah kebijakan nasional untuk meningkatkan kualitas SDM.
3. Mendesak Pemprov Riau mengevaluasi menyeluruh pengelolaan anggaran APBD Riau.
4. Meminta Pemda melakukan penghematan pada belanja yang tidak prioritas.
5. Mendorong audit dan pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan anggaran daerah.
6. Meminta DPRD Riau menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.