Pemanfaatan Ruang Jalan Provinsi di DIY Wajib Kantongi Izin Resmi

YOGYAKARTA, Faktanusantara.co.id//, – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan pemanfaatan ruang jalan provinsi guna menjaga keamanan, keselamatan, dan kelancaran aktivitas masyarakat.

Baca Juga

3 hari  lalu

Tolak Tambang Galian C, Warga Tunggulsari dan BEM Kendal Gelar Aksi di DPRD Kendal

15 Redaksi

Dalam sistem tata ruang, jalan tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi, tetapi juga memiliki pembagian wilayah yang terdiri dari Ruang Manfaat Jalan (Rumaja), Ruang Milik Jalan (Rumija), dan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja).

Setiap area memiliki fungsi serta batasan pemanfaatan yang harus dipatuhi agar infrastruktur tetap berfungsi optimal.

Baca Juga

1 hari  lalu

Tanamkan Semangat Kebangsaan, Korem 072/Pamungkas Gelar Pembekalan Karakter untuk ASN 2026

9 Redaksi

Pemerintah DIY telah menetapkan mekanisme perizinan bagi masyarakat maupun badan usaha yang ingin memanfaatkan bagian dari ruang milik jalan provinsi.

Namun, di lapangan masih ditemukan berbagai bentuk pemanfaatan tanpa izin yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan pengguna jalan.

Fenomena pemasangan reklame tanpa izin, penempatan utilitas yang tidak tertata, hingga aliran air dari lahan pribadi yang menggenangi badan jalan menjadi beberapa contoh pelanggaran yang sering terjadi.

Kondisi tersebut tidak hanya mengurangi estetika kawasan, tetapi juga dapat menghambat lalu lintas serta mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.

Karena itu, setiap kegiatan yang berhubungan langsung dengan area Rumija diwajibkan memperoleh izin dari instansi berwenang.

Aturan tersebut diterapkan bukan semata-mata sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai upaya menjaga ketertiban tata ruang dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Proses pengajuan izin saat ini dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY dengan mekanisme yang jelas dan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Tahapan perizinan dimulai dari pengajuan dokumen permohonan oleh pemohon. Setelah itu, tim teknis melakukan survei lapangan untuk menilai kelayakan kegiatan serta dampaknya terhadap fungsi jalan.

Hasil kajian tersebut menjadi dasar penerbitan pertimbangan teknis sebelum izin prinsip akhirnya dikeluarkan apabila seluruh persyaratan keselamatan dan teknis telah dipenuhi.

Adapun dokumen yang harus disiapkan meliputi identitas pemohon atau legalitas badan usaha, gambar rencana teknis pembangunan atau pemasangan utilitas, serta surat pernyataan kesanggupan menjaga keselamatan dan fungsi jalan.

Dengan kepatuhan terhadap aturan perizinan ini, masyarakat diharapkan dapat turut menjaga kualitas infrastruktur jalan sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

(***)