Camat Purworejo Minta Satgas Kabupaten Tindak Tegas Dugaan Masalah di SPPG Mranti

PURWOREJO , Faktanusantara.co.id//– Isu belum adanya izin Instalasi Pengolahan Air Limbah di SPPG Mranti kembali mencuat, di tengah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program strategis nasional.
Kekhawatiran publik makin meningkat setelah beredar informasi adanya temuan hewan mirip lintah dalam menu makanan yang disajikan, Kamis 21/5/2026.

Camat Purworejo Kusairi mengatakan, dirinya baru bertugas sekitar dua bulan di wilayah tersebut.
Ia mengakui SPPG Mranti termasuk yang pertama beroperasi dan melayani ribuan porsi MBG setiap hari.

Baca Juga

2 minggu  lalu

Truk Galian C Ilegal Diamankan di Deli Serdang, Warga Soroti Alat Berat yang Tak Disita dan Minta Atensi Kapolri-Panglima TNI

18 Admin Faktanusantara

“Terkait izin IPAL yang belum ada, kami akan segera berkoordinasi dengan DPUPR, Dinas Kesehatan, dan DLHP. Lewat satgas kabupaten diharapkan ada solusi. Jika memang belum memenuhi syarat, harus ada penanganan khusus,” tegas Kusairi.

Menurutnya, persoalan limbah bukan hal kecil.
Jika tidak ditangani serius, limbah bisa menimbulkan masalah baru di masyarakat dan memengaruhi kualitas makanan bergizi yang dibagikan ke siswa.

Kekhawatiran itu menguat setelah muncul laporan dari wali murid yang mengaku menemukan benda menyerupai lintah dalam makanan MBG.
Sementara informasi soal izin IPAL diketahui dari media sosial.

Baca Juga

2 minggu  lalu

Yulianto Kiswocahyono Resmi Nahkodai DPC FERADI WPI Sidoarjo 2026-2031

19 Admin Faktanusantara

Camat juga meminta pemerintah daerah turun tangan bila ditemukan pelanggaran standar operasional di lapangan.
Ia mendukung keterlibatan satgas kabupaten untuk melakukan monitoring langsung ke SPPG Mranti.

Data menyebutkan, Kecamatan Purworejo direncanakan memiliki 18 SPPG, namun baru 11 yang berjalan.
Beberapa unit melayani 2.000 hingga 3.000 penerima manfaat per hari, dengan rencana penyeragaman menjadi 1.100 penerima per SPPG.
Saat ini sekitar enam SPPG sudah mulai melayani ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Kusairi menegaskan, besarnya target pelayanan harus diimbangi pengawasan ketat dan kepatuhan terhadap standar kesehatan.
“Program MBG bertujuan meningkatkan gizi anak menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu pelaksanaannya harus sesuai ketentuan, memenuhi standar gizi, dan aman dikonsumsi,” ujarnya.

Ia memastikan pihak kecamatan bersama satgas akan melakukan monitoring bila ada masalah di lapangan, lalu melaporkan hasilnya ke satgas kabupaten.
Sejumlah lurah juga mengusulkan kunjungan monitoring ke SPPG, bukan sidak mendadak.

Masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah.
Program MBG dinilai tidak cukup hanya dengan slogan, tetapi harus dijalankan dengan standar higienitas, transparansi, dan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi anak sekolah.
(Tim)