
SEMARANG, Faktanusantara.co.id// – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengambil langkah antisipatif menghadapi potensi kemarau panjang pada tahun 2026.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyiapkan sekitar 123 juta liter air bersih untuk disalurkan ke wilayah-wilayah yang diperkirakan mengalami kekeringan.
Kebijakan ini bertujuan mengurangi dampak krisis air sekaligus menjaga ketahanan sektor pangan.
Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah yang berkoordinasi dengan BPBD kabupaten dan kota, cadangan air tersebut direncanakan akan didistribusikan ke sedikitnya 18 daerah yang masuk kategori rawan kekeringan.

Kepala BPBD Jateng, Bergas Catursasi Penanggungan, menyampaikan bahwa kesiapan tersebut merupakan hasil koordinasi lintas wilayah yang telah dilakukan sejak awal tahun.
Selain itu, pemetaan daerah rawan kekeringan juga terus diperbarui agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Ia menjelaskan, meskipun saat ini sebagian wilayah masih mengalami hujan, musim kemarau di Pulau Jawa diprediksi berlangsung mulai Juni hingga Desember 2026, dengan pola yang hampir sama seperti tahun 2024.
Sebagai gambaran, pada tahun 2024 lalu, distribusi air bersih yang dilakukan BPBD Jateng bersama pemerintah daerah mencapai sekitar 54 juta liter untuk membantu masyarakat terdampak.
Lebih lanjut, Bergas menuturkan bahwa kesiapan tidak hanya pada ketersediaan air, tetapi juga pada dukungan sarana distribusi seperti armada pengangkut. Namun, pihaknya masih menghitung kebutuhan biaya operasional, terutama karena adanya kenaikan harga bahan bakar nonsubsidi.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah terus diperkuat guna memastikan kesiapan menghadapi musim kemarau. Ia juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BUMD, untuk meminimalkan dampak kekeringan.
Senada dengan itu, Sekretaris Daerah Jateng Sumarno menyebut bahwa penyaluran air bersih dalam kondisi darurat membutuhkan dukungan berbagai pihak. Untuk itu, koordinasi dengan instansi terkait, termasuk PT Pertamina, akan dilakukan guna memperlancar distribusi di lapangan.
(***)
Tidak ada komentar