Lewati Batas Waktu, Tanpa Keputusan Tertulis” Pernyataan PLT Kadis Pendidikan kab.Semarang Dinilai Perkuat Dugaan Maladministrasi

Kabupaten Semarang, Faktanusantara.co.id//— Polemik tertahannya izin operasional SD Plus Tahfidzul Quran Smart Kids kini memasuki babak serius. Pernyataan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, M. Taufiqur Rahman, S.Ag., M.Si., justru dinilai memperkuat dugaan adanya pelanggaran hukum administrasi dalam proses perizinan yang telah berlarut sejak tahun 2023.

Dalam pertemuan dengan tim media pada Jumat (17/04), yang bersangkutan mengakui bahwa secara normatif izin operasional sekolah seharusnya telah diterbitkan paling lambat satu tahun sejak diajukan.

Baca Juga

2 hari  lalu

Danrem 072/Pamungkas Hadiri Pelepasan Jamaah Haji DIY 2026 Bersama Forkopimda

11 Redaksi

Namun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya: hingga memasuki tahun ketiga, izin tersebut belum juga diterbitkan tanpa adanya keputusan resmi, baik berupa persetujuan maupun penolakan tertulis.

Lebih jauh, ketika dimintai penjelasan atas keterlambatan tersebut, PLT Kepala Dinas justru menyatakan tidak mengetahui alasan pastinya.

“Saya kurang tahu, karena waktu itu saya belum di sana,” ujarnya.
Pernyataan ini dinilai bukan hanya tidak menjawab substansi persoalan, tetapi juga mengindikasikan lemahnya tanggung jawab institusional dalam pengambilan keputusan administrasi publik.

Baca Juga

1 hari  lalu

Polres Klaten Fasilitasi Bakat Remaja Lewat Turnamen Mobile Legends Kapolres Cup 2

10 Redaksi

Situasi semakin kompleks ketika alasan baru dikemukakan, yakni terkait kondisi sarana prasarana berupa bangku belajar yang disebut tidak layak. Bahkan, pihak dinas mengaku pernah menyarankan agar siswa dipindahkan ke sekolah lain sebelum izin diterbitkan.

Namun, hingga saat ini tidak pernah ada pemberitahuan resmi secara tertulis yang menjelaskan kekurangan tersebut kepada pihak sekolah sebagai dasar penundaan izin.

Ditempat yang berbeda, pendamping hukum pihak sekolah, Advokat Sugiyono,SE., SH., MH., ketika ditemui dikantornya Jum’at (17/04/2026) ketika dimintai tanggapan atas pernyataan Kepala Dinas Pendidikan, beliau mengatakan apa yang disampaikan Pejabat PLT Dinas Pendidikan itu telah memenuhi unsur dugaan maladministrasi sebagaimana diatur dalam praktik hukum administrasi pemerintahan.

“Ketika ada pengakuan bahwa batas waktu satu tahun telah terlampaui, namun tidak ada keputusan tertulis hingga lebih dari tiga tahun, maka itu bukan lagi kelalaian biasa. Itu adalah bentuk pembiaran yang berpotensi melanggar hukum,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa dalam prinsip hukum administrasi, setiap permohonan wajib direspons dengan keputusan yang jelas, baik menerima maupun menolak, disertai alasan hukum yang dapat diuji.

“Yang terjadi sekarang adalah non-decision—tidak ada keputusan, tidak ada dasar hukum, dan tidak ada kepastian. Ini jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tegas pengacara yang berpraktek di gunung pati kota semarang ini.

Adv.Sugiyono juga menyoroti bahwa alasan yang disampaikan secara lisan tanpa dituangkan dalam dokumen resmi tidak memiliki kekuatan hukum dan justru memperkuat dugaan adanya penyimpangan prosedur.

Atas dasar tersebut, pihaknya tengah mempersiapkan langkah hukum strategis, termasuk diantaranya:

Pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas dugaan tindakan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad),

Pelaporan ke Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan maladministrasi berupa penundaan berlarut dan tidak adanya kepastian layanan Serta langkah hukum lain yang dianggap perlu untuk memulihkan hak hukum pihak sekolah.

“Negara tidak boleh diam.
Jika pejabat tidak mengambil keputusan dalam waktu yang seharusnya, maka hukum harus memaksa negara untuk bertindak,” tegas Adv. Sugiyono.SE.,SH.,MH.

Kasus ini kini tidak lagi sekadar persoalan izin operasional, melainkan telah berkembang menjadi ujian serius terhadap integritas sistem pelayanan publik di Kabupaten Semarang.

Publik menunggu apakah pemerintah daerah akan segera mengambil langkah korektif berdasarkan hukum, atau justru membiarkan persoalan ini berujung pada proses peradilan yang terbuka dan berpotensi mengungkap lebih jauh praktik administrasi yang dipertanyakan.

( Purnomo)