Ratno Pintoyo Soroti Dugaan Kebocoran PAD Gunungkidul, Singgung Lemahnya Pengawasan Pemerintah

Wonosari, Faktanusantara.co.id//– Dugaan hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gunungkidul dari sektor pariwisata hingga mencapai puluhan miliar rupiah menuai perhatian berbagai pihak. Salah satu tanggapan datang dari tokoh senior Gunungkidul, Ratno Pintoyo.

Baca Juga

5 hari  lalu

Kejari Simalungun Cek Langsung Aset Rampasan di Batubara, Pastikan Proses Hukum dan Lelang Transparan

15 Redaksi

Mantan Ketua DPRD Gunungkidul periode 2009–2014 tersebut menilai persoalan kebocoran pendapatan daerah tidak semata-mata disebabkan faktor teknis. Ia menyebut, persoalan utama justru berkaitan dengan integritas pengelolaan serta lemahnya sistem pengawasan dalam birokrasi.

Menurut Ratno, potensi pajak dari sektor pariwisata yang besar seharusnya bisa diamankan dengan baik apabila sistem kontrol berjalan optimal. Ia menilai, hilangnya pendapatan dalam jumlah besar mengindikasikan adanya persoalan serius dalam pengawasan.

Ia juga menanggapi alasan yang menyebut kerusakan perangkat atau kendala teknologi sebagai penyebab utama. Menurutnya, alasan tersebut tidak bisa terus dijadikan pembenaran, karena persoalan mendasar terletak pada pengelolaan dan pengawasan.
Ratno turut menyoroti kondisi sejumlah perangkat tapping box di destinasi wisata yang dilaporkan tidak aktif.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Sigap Dan Profesional, Polres Simalungun Tangani Penemuan Mayat Wanita Di Kediaman Sendiri Di Kawasan Parapat

13 Redaksi

Ia menilai situasi tersebut sulit diterima sebagai kendala teknis semata, mengingat objek wisata tersebut memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi.

Selain itu, ia membandingkan dengan beberapa pelaku usaha yang tetap mampu menyetor pajak dalam jumlah besar secara manual. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa potensi penerimaan dari sektor pariwisata sebenarnya sangat besar jika dikelola dengan baik.

Ratno menilai ketimpangan setoran pajak antar pelaku usaha menjadi indikasi adanya persoalan dalam sistem pengawasan. Ia pun mendorong agar dilakukan audit investigatif independen guna membuka secara transparan data penerimaan pajak dari sektor pariwisata.
Ia juga mengkritisi praktik usaha yang tetap beroperasi meski perizinan belum lengkap, namun belum memenuhi kewajiban pajak. Menurutnya, pemerintah daerah harus tegas dalam menertibkan pelaku usaha yang tidak patuh.

Lebih lanjut, Ratno menilai persoalan ini menjadi ujian bagi kepemimpinan daerah dalam menata sektor pariwisata dan memastikan optimalisasi pendapatan daerah. Ia menekankan pentingnya keberanian pemerintah dalam mengambil langkah tegas.

Menurutnya, kebocoran PAD dalam jumlah besar akan berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, ia meminta persoalan ini ditangani secara serius dan transparan.

Ratno juga menyatakan akan terus mengawal isu tersebut serta mendorong aparat penegak hukum untuk turun tangan jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah.

Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian agar tata kelola keuangan daerah menjadi lebih baik dan akuntabel.
(***)