Dugaan Permasalahan Program UPPO Mencuat, Pengurus Gapoktan Soroti Pengelolaan dan Kondisi Bantuan Ternak

Serang, Faktanusantara.co.id//, | 2 Juni 2026 – Program bantuan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) yang diperuntukkan bagi kelompok tani kembali menjadi perhatian publik.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Liburan Glamping di Temanggung Berujung Duka, Satu Keluarga Ditemukan Meninggal di Penginapan

19 Redaksi

Pengurus Gapoktan Karya Subur Makmur mengungkap sejumlah persoalan yang terjadi selama pelaksanaan program, mulai dari kondisi ternak yang dinilai tidak berkembang hingga dugaan adanya praktik yang perlu mendapat penjelasan dari pihak terkait.

Bendahara Gapoktan Karya Subur Makmur, Haer, menuturkan bahwa bantuan berupa ternak kerbau yang diterima kelompoknya tidak memberikan hasil sesuai harapan.

Baca Juga

3 hari  lalu

KOTI Pemuda Pancasila Pekanbaru Perkuat Konsolidasi Internal Jelang Peringatan Hari Lahir Pancasila

6 Redaksi

Menurutnya, meskipun fasilitas kandang telah dibangun dan perawatan dilakukan secara rutin selama beberapa tahun, perkembangan ternak berjalan lambat dan sebagian mengalami gangguan kesehatan.

Ia menjelaskan, program UPPO tersebut memiliki nilai bantuan sekitar Rp200 juta. Anggaran itu disebut digunakan untuk pembangunan kandang permanen dan pengadaan ternak.

Namun, pihak kelompok tani mengaku tidak terlibat langsung dalam proses pembelian hewan yang disalurkan dalam program tersebut.

Saat awal diterima, bantuan terdiri dari sembilan ekor kerbau, yakni satu jantan dan delapan betina. Dalam perjalanan program, sejumlah ternak mengalami sakit, bahkan beberapa di antaranya mati meskipun telah mendapatkan penanganan dari petugas kesehatan hewan.

Menurut Haer, berbagai kendala terus muncul selama pemeliharaan berlangsung. Selain kematian ternak akibat penyakit, terdapat pula kerbau yang terpaksa dijual karena kondisinya terus menurun serta satu ekor yang dilaporkan hilang.

Selain menyoroti kondisi ternak, Haer juga mengaku pernah mengikuti beberapa kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi terkait. Dalam keterangannya kepada media, ia menyampaikan adanya dugaan permintaan dana pengondisian oleh oknum tertentu yang disebut mencapai sekitar 30 persen dari nilai bantuan yang dicairkan.

Dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan.

Ia juga mengungkapkan bahwa selama mengelola program, dirinya harus mengeluarkan biaya pribadi yang cukup besar untuk mendukung operasional dan pemeliharaan ternak.

Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi beban tambahan di tengah berbagai persoalan yang dihadapi kelompok.

Ketika jumlah kerbau yang tersisa hanya beberapa ekor dan sebagian besar dalam kondisi kurang sehat, anggota kelompok kemudian mengambil keputusan untuk menjual ternak tersebut dan menggantinya dengan kambing.

Namun, upaya tersebut juga tidak berjalan mulus karena sebagian kambing yang dibeli dilaporkan mengalami kematian.

Di sisi lain, Kepala Desa Hasuri mengaku tidak mengetahui secara detail pelaksanaan program bantuan UPPO tersebut.

Ia menyatakan kemungkinan pernah menandatangani dokumen yang berkaitan dengan pengajuan bantuan, namun tidak terlibat dalam proses pelaksanaan maupun pengelolaannya.

Hasuri menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan program yang sudah ada sebelum dirinya menjabat sebagai kepala desa.

Selama memimpin pemerintahan desa sejak tahun 2020, ia mengaku belum pernah menerima laporan resmi maupun koordinasi terkait pengelolaan bantuan tersebut.

Menurutnya, hingga saat ini tidak ada proses serah terima program kepada pemerintah desa maupun komunikasi resmi yang berkaitan dengan keberlanjutan pengelolaan bantuan UPPO tersebut.

Munculnya berbagai keterangan dari pengurus kelompok tani dan pemerintah desa mendorong sejumlah pihak agar dilakukan penelusuran lebih lanjut.

Klarifikasi dari instansi terkait serta evaluasi menyeluruh dinilai penting untuk memastikan pengelolaan program bantuan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat tani.

(***)