Kritik TP3KS, Aktivis Haris Muntaha Akui Dapat Ancaman: Minta Evaluasi Serius hingga Wacana Pembubaran

SEMARANG, Faktanusantara.co.id// – Aktivis masyarakat Haris Muntaha mengaku mengalami teror dan intimidasi usai pernyataannya di beberapa media online yang mendesak Pemkot Semarang mengevaluasi total Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kota Semarang.

Menurut Haris, teror itu datang lewat telepon dan pesan WhatsApp dari orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Isi pesan beragam, mulai dari permintaan agar tidak ikut campur urusan TP3KS, hingga desakan menurunkan berita yang sudah tayang di media online.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Kolaborasi Polda Jateng dan FBI Bongkar Jaringan Penipuan Online Internasional di Solo Raya, Nilai Transaksi Rp41,1 Miliar

21 Admin Faktanusantara

Lebih jauh, Haris juga dituduh sebagai bagian dari akun Instagram “Dinas Kegelapan”. Ia menyebut tuduhan itu tidak berdasar dan hanya upaya mengalihkan isu dari kritik substansi yang disampaikannya.

“Seharusnya yang dijawab adalah isi kritik soal efektivitas TP3KS dan penggunaan uang publik. Bukan malah mengintimidasi atau membungkam warga yang bicara terbuka,” tegas Haris kepada wartawan, Kamis 4 Juni.

Ia menilai, kritik pada kebijakan pemerintah adalah hak konstitusional warga negara yang dilindungi undang-undang. Karena itu, segala bentuk tekanan pada masyarakat sipil yang menyampaikan aspirasi harus jadi perhatian serius.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Patroli Intensif Polrestabes Medan Tingkatkan Rasa Aman, Pengemudi Ojol Apresiasi Kinerja Kepolisian

25 Redaksi

Haris menegaskan, desakan evaluasi TP3KS bukan karena kepentingan pribadi atau kelompok. Dorongan itu muncul dari banyak masukan yang ia terima dari akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis, hingga ASN yang mempertanyakan efektivitas tim tersebut.

Menurutnya, keberadaan TP3KS harus diukur objektif lewat capaian kerja, manfaat nyata ke warga, serta kesesuaiannya dengan prinsip efisiensi anggaran daerah.

“Kalau hasil evaluasi menunjukkan kontribusinya tidak signifikan bagi percepatan pembangunan Kota Semarang, maka pembubaran TP3KS patut dipertimbangkan. Anggarannya lebih baik dialihkan ke program yang langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Selain soal efektivitas, Haris juga menyoroti keluhan potensi tumpang tindih kewenangan antara TP3KS dengan organisasi perangkat daerah. Beberapa pihak mengaku bingung saat koordinasi karena ada arahan dari luar struktur birokrasi resmi.

Ia menjelaskan, fungsi tim percepatan seharusnya hanya memberi kajian, rekomendasi, dan masukan strategis ke kepala daerah. Sementara eksekusi kebijakan tetap jadi wewenang wali kota lewat perangkat daerah yang tugasnya sudah jelas.

“Pemerintahan yang sehat perlu garis komando yang tegas dan tidak multitafsir. Kalau ada struktur tambahan yang malah bikin bingung koordinasi, evaluasi tidak bisa ditunda,” katanya.

Haris juga meminta evaluasi tidak berhenti di TP3KS, tapi juga mencakup tenaga ahli di sejumlah OPD. Menurutnya, semua biaya dari uang rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan dengan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan transparan.

Di tengah tekanan yang dialaminya, Haris memastikan tidak akan mencabut pernyataannya. Ia berharap Pemkot Semarang membuka ruang dialog lebih luas dengan masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kepentingan agar tata kelola pemerintahan berjalan efektif, efisien, transparan, dan berpihak ke publik.

“Demokrasi tidak boleh kalah oleh intimidasi. Kritik adalah kontrol sosial agar pemerintah tetap di jalur kepentingan rakyat. Yang dibutuhkan sekarang jawaban atas substansi kritik, bukan teror ke pihak yang menyampaikannya,” pungkas Haris.

Narasi ini disusun dengan pendekatan advokasi progresif yang menekankan perlindungan kebebasan berpendapat, penolakan terhadap intimidasi, transparansi penggunaan anggaran publik, serta urgensi evaluasi hingga kemungkinan pembubaran TP3KS apabila dinilai tidak efektif.

(***)