Pemerintah Amankan Aset Negara Rp11,42 Triliun, Prabowo Pimpin Langsung Penertiban Kawasan Hutan

Pemerintah Amankan Aset Negara Rp11,42 Triliun, Prabowo Pimpin Langsung Penertiban Kawasan Hutan

JAKARTA, FAKTANUSANTARA.CO.ID// – Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung agenda penyerahan denda administratif serta hasil pemulihan keuangan negara dalam rangka penertiban kawasan hutan tahap VI.

Baca Juga

5 hari  lalu

Pengunjung Semarang Zoo Ingin Halte BRT Trans Semarang Kembali Berfungsi

20 Redaksi

Kegiatan tersebut berlangsung di Kompleks Kejaksaan Agung RI pada Jumat (10/4).

Dalam acara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin turut hadir dan menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam mengamankan aset negara, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.

Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dinilai berhasil mengembalikan aset negara dalam jumlah besar. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari pembenahan tata kelola sumber daya alam sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

Baca Juga

3 hari  lalu

Proyek Pabrik di Susukan Disorot, Diduga Sebabkan Genangan Air Tanpa Sosialisasi ke Warga

11 Redaksi

Menurut Presiden, penertiban kawasan hutan menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mengembalikan hak negara serta menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam kegiatan tersebut, total nilai aset dan dana yang berhasil diamankan mencapai Rp11,42 triliun. Selain itu, kawasan hutan konservasi seluas lebih dari 254.780 hektare juga telah dikembalikan kepada Kementerian Kehutanan untuk dikelola sesuai fungsinya.

Pemerintah juga menyerahkan lahan hasil penertiban kepada Kementerian Keuangan guna dioptimalkan pemanfaatannya bagi kepentingan negara.

Keterlibatan lintas kementerian, termasuk Kementerian Pertahanan, menunjukkan adanya sinergi kuat dalam menjaga kedaulatan aset negara serta memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam menindak pelanggaran di kawasan hutan serta mengembalikan fungsi hutan sebagaimana mestinya.
(***)