Pergantian Pimpinan BGN Jadi Sorotan, Publik Pertanyakan Kompetensi dan Integritas Pejabat Negara

Jakarta, Faktanusantara.co.id//, – Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi perhatian publik setelah pemerintah menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana.

Baca Juga

4 hari  lalu

Semangat Kebangsaan Menggema di Makorem 072/Pamungkas pada Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026

12 Redaksi

Sebelumnya, Nanik menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Pergeseran jabatan tersebut memunculkan berbagai tanggapan terkait arah kebijakan lembaga serta mekanisme penempatan pejabat publik di posisi strategis.

Sejak awal menjabat, Dadan Hindayana kerap menjadi sorotan masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan kesesuaian latar belakang akademiknya dengan tugas utama BGN yang berfokus pada persoalan gizi, nutrisi, dan ketahanan pangan nasional.

Baca Juga

6 hari  lalu

Polisi Ungkap Pencurian Perangkat Sekolah di Pati, Dua Pelaku Ditangkap dalam Waktu Singkat

13 Redaksi

Selain itu, namanya juga sempat dikaitkan dengan dugaan kasus dana hibah di Kabupaten Halmahera Barat yang turut memengaruhi persepsi publik terhadap kepemimpinannya.

Menanggapi pergantian tersebut, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya integritas dan kompetensi dalam pengisian jabatan publik.

Menurutnya, seorang pejabat negara harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memiliki kapasitas yang relevan dengan bidang yang dipimpinnya.

Wilson menilai bahwa berbagai kritik yang berkembang selama masa kepemimpinan Dadan menunjukkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap proses penunjukan pejabat di lembaga negara.

Ia juga berpendapat bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama yang harus dijaga oleh setiap pemimpin.

“Jabatan publik tidak hanya membutuhkan kemampuan administratif, tetapi juga legitimasi moral dan kepercayaan masyarakat.

Ketika kepercayaan tersebut menurun, evaluasi menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari,” ujar Wilson dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Ia menambahkan, pergantian pimpinan di sebuah institusi harus menjadi bahan pembelajaran bagi seluruh penyelenggara negara agar lebih mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas.

Dari sisi akademik dan filosofi kepemimpinan, sejumlah pengamat menilai bahwa penempatan pejabat seharusnya mempertimbangkan kesesuaian kompetensi dengan bidang kerja yang akan dipimpin.

Prinsip tersebut sejalan dengan konsep manajemen modern yang menekankan pentingnya menempatkan individu sesuai keahlian dan pengalaman yang dimiliki.

Selain faktor kompetensi, aspek etika dan integritas juga dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kredibilitas institusi.

Seorang pemimpin dituntut mampu menjaga kepercayaan publik melalui rekam jejak yang baik, sikap terbuka terhadap kritik, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.

Pergantian pucuk pimpinan BGN diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat kinerja lembaga dalam menjalankan program pemenuhan gizi masyarakat.

Publik berharap kepemimpinan baru mampu menghadirkan kebijakan yang lebih efektif, meningkatkan profesionalisme organisasi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

(***)