Aktivitas Penambangan Pasir di Bintan Kembali Disorot, Pengawasan Diminta Lebih Optimal

BINTAN, Faktanusantara.co.id//, – Aktivitas penambangan pasir darat di sejumlah wilayah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, kembali menjadi perhatian masyarakat.

Baca Juga

6 hari  lalu

Ulama Purworejo Minta Dugaan Sabung Ayam di Kutoarjo Diusut, Warga Tunggu Tindakan Aparat

21 Redaksi

Sorotan ini muncul di tengah komitmen pemerintah pusat yang terus mendorong penertiban terhadap berbagai bentuk kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan berpotensi merusak lingkungan.

Beberapa kawasan seperti Kampung Banjar, Korindo, Nikoi, Kawal, hingga Malang Rapat disebut masih menjadi lokasi aktivitas pengambilan pasir.

Baca Juga

1 hari  lalu

Kaji Putusan Mbak Ita, Undaris dan LENTERA Dorong Penegakan Hukum Terbuka

17 Redaksi

Di sejumlah titik terlihat kendaraan pengangkut material serta alat berat yang beroperasi untuk mendukung kegiatan tersebut.

Perubahan kondisi lingkungan di sekitar area penambangan turut menjadi perhatian warga.

Sejumlah lahan yang sebelumnya berupa kawasan alami kini berubah menjadi area bekas galian dengan cekungan yang cukup luas.

Sebagian lubang bekas aktivitas tambang bahkan telah terisi air dan dikhawatirkan dapat memengaruhi kondisi ekosistem apabila tidak dilakukan rehabilitasi secara tepat.

Masyarakat menilai pengawasan terhadap kegiatan pertambangan perlu diperkuat agar seluruh aktivitas eksploitasi sumber daya alam berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, upaya penegakan hukum yang konsisten dinilai penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang merugikan lingkungan maupun masyarakat sekitar.

Di tengah berbagai upaya pemerintah dalam menata sektor pertambangan nasional, publik berharap instansi terkait di daerah dapat meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap aktivitas yang menjadi perhatian masyarakat.

Langkah tersebut dianggap penting untuk menjaga transparansi sekaligus memberikan kepastian hukum.

Perhatian juga mengarah kepada aparat penegak hukum, mulai dari tingkat Polsek, Polres Bintan, hingga Polda Kepulauan Riau.

Masyarakat berharap adanya penjelasan yang terbuka mengenai status dan legalitas aktivitas penambangan yang berlangsung di sejumlah lokasi tersebut.

Berbagai kalangan menilai bahwa keterbukaan informasi dan tindak lanjut yang jelas akan membantu menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Hal itu sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengawasan dan penegakan hukum.

Sebagai daerah yang memiliki potensi wisata dan kekayaan alam yang besar, Bintan dinilai perlu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Masyarakat juga berharap setiap informasi terkait dugaan pelanggaran di sektor pertambangan dapat ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, upaya menjaga lingkungan hidup sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak dapat berjalan secara beriringan.

(***)