Gubernur Jateng Tekankan ASN Adaptif dan Proaktif dalam Menjawab Kebutuhan Warga

SEMARANG, Faktanusantara.co.id// – PemerintahProvinsi Jawa Tengah mendorong perubahan pola kerja birokrasi agar semakin sigap dan berorientasi pada solusi nyata bagi masyarakat. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya bertugas menjalankan administrasi, tetapi juga dituntut mampu menyelesaikan persoalan publik secara efektif.

Hal tersebut disampaikan saat pembukaan Forum Dialog Kepemimpinan Jawa Tengah dalam Program Eksekutif Daerah (PED) 2026 yang mengangkat tema penguatan inovasi, kolaborasi, dan integritas. Kegiatan berlangsung di Gedung Sasana Widya Praja, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Rabu (1/4/2026).
Dalam kesempatan itu, Luthfi menekankan pentingnya menghadirkan birokrasi yang melayani dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra yang setara.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Wali Kota Semarang Jalin Komunikasi dengan Pendahulu, Perkuat Arah Pembangunan Berkelanjutan

18 Redaksi

Menurutnya, paradigma pelayanan publik harus berubah dari sekadar prosedural menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
Ia juga menyoroti pentingnya kecepatan dan kemampuan adaptasi ASN dalam menghadapi dinamika permasalahan di lapangan. Setiap aparatur diharapkan mampu memberikan solusi konkret, bukan hanya bekerja secara rutin tanpa dampak langsung.

Selain itu, Luthfi mengingatkan bahwa berbagai tantangan pembangunan tidak dapat diselesaikan secara parsial. Ia mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat sinergi melalui pendekatan kolaboratif agar penanganan masalah bisa lebih cepat dan menyeluruh.

Menurutnya, kerja sama lintas sektor sangat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam, kerusakan infrastruktur, maupun persoalan sosial. Dengan koordinasi yang baik, setiap OPD dapat berkontribusi sesuai peran masing-masing.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Dugaan Pelanggaran di Pelabuhan Merak: Truk Rokok Tanpa Cukai Lolos Pengawasan

15 Redaksi

Gubernur juga menekankan pentingnya keselarasan program antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Sinkronisasi kebijakan dinilai menjadi kunci agar pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga harus menyentuh aspek pendidikan, kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta layanan dasar lainnya.
Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Luthfi menilai pendekatan terpadu sangat diperlukan.

Program pembangunan harus diiringi dengan penanganan stunting, peningkatan akses pendidikan, bantuan sosial, serta penciptaan lapangan kerja agar hasilnya berkelanjutan.
Di sisi lain, ia juga menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Prinsip integritas, transparansi, serta sistem merit harus diterapkan secara konsisten dalam setiap proses birokrasi.

Sementara itu, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Uswatun Hasanah, menyampaikan bahwa forum tersebut diikuti oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat struktural, fungsional, serta ASN di lingkungan Pemprov Jateng, baik secara langsung maupun virtual. Kegiatan ini bertujuan menyamakan visi dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah.
(***)