
SEMARANG, Faktanusantara.co.id// – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan perbaikan Jalan Raya Randublatung-Cepu di Kabupaten Blora sudah terjadwal dan kini memasuki tahap lelang.
Pemprov Jateng mengalokasikan dana Rp5,276 miliar untuk penanganan ruas tersebut pada 2026.

Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, Senin 1 Juni 2026, menjelaskan dana itu difokuskan untuk memperbaiki titik rusak berat di wilayah Desa Kediren.
“Sesuai arahan Gubernur, desain teknis akan dikaji ulang agar ruas yang diperbaiki bisa lebih panjang,” kata Henggar.
Sebelumnya, pada 2025 Pemprov telah menangani ruas Singget-Doplang-Cepu sepanjang 2,611 kilometer di wilayah Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan dengan anggaran Rp19,92 miliar.
Total panjang jalan provinsi di Kabupaten Blora mencapai 101,5 kilometer. Untuk periode 2025-2026, APBD Provinsi Jateng mengalokasikan Rp45,86 miliar guna perbaikan di wilayah itu.

Selain APBD, Pemprov juga mengusulkan penanganan tiga ruas jalan di Blora lewat program Instruksi Presiden Jalan Daerah.
“Usulan sudah kami sampaikan ke IJD. Mudah-mudahan semua bisa berjalan baik,” ujar Henggar.
Data Pemprov mencatat, pada 2026 diajukan dukungan dana IJD sebesar Rp46,6 miliar ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat penanganan ruas Singget-Doplang-Cepu.
Gubernur Ahmad Luthfi meminta jajaran cepat menanggapi keluhan warga soal infrastruktur yang ramai di publik.
“Kita harus lihat persoalan sosial secara utuh. Jangan kaku, harus luwes dan paham lapangan. Kalau tidak, kepentingan publik yang jadi korban,” tegas Luthfi.
Ia menegaskan keluhan yang viral di media sosial harus jadi bahan evaluasi agar pemerintah lebih responsif. Luthfi juga menekankan kualitas perbaikan.
“Jangan asal kerja. Harus profesional, bukan sekadar tambal sulam,” ujarnya.
Ruas dengan kerusakan berat diminta jadi prioritas. “Balai dan dinas wajib memperhatikan. Begitu ada jalan berlubang parah, langsung masuk skala prioritas,” lanjutnya.
Luthfi meminta jajarannya serius mengawal usulan ke pemerintah pusat lewat kementerian maupun DPR RI agar percepatan infrastruktur di Jateng segera terealisasi.
Pemprov Jateng menyampaikan terima kasih atas kritik dan masukan masyarakat. Masukan itu dinilai sebagai bentuk kolaborasi untuk memperbaiki layanan publik, tidak hanya di infrastruktur, tapi juga pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.
(***)
Tidak ada komentar