Prevalensi Turun Jadi 16,62 Persen, Gunungkidul Tetapkan 10 Kalurahan Prioritas Percepatan Penurunan Stunting

waktu baca 3 menit

Selasa, 28 Jul 2026 22:56 6 Redaksi

GUNUNGKIDUL, Faktanusantara.co.id// – Stunting bukan hanya soal tinggi badan anak yang tidak sesuai usia. Di balik data tersebut, ada masa depan daerah yang dipertaruhkan, karena kualitas generasi ditentukan sejak dalam kandungan hingga usia balita.

Kesadaran itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Gunungkidul yang digelar Selasa (28/7/2026) pukul 09.30–11.00 WIB di Ruang Rapat Handayani, Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Rapat yang diselenggarakan Bapperida ini dihadiri sekitar 80 peserta dari OPD, lintas sektor, kapanewon, hingga puskesmas se-Gunungkidul.

Baca Juga

5 hari lalu

HUT ke-66 Kejaksaan, Pakar Hukum UNTAG Semarang Soroti Keseimbangan Kekuatan dan Kewenangan Adhyaksa

39 Redaksi

Prevalensi stunting terus menurun dalam tiga tahun terakhir. Dari 22,2 persen pada 2023, turun menjadi 19,7 persen pada 2024, dan kembali turun menjadi 16,62 persen pada 2025.

Penurunan itu lahir dari kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, pemerintah kalurahan, organisasi masyarakat, hingga warga. Namun di balik capaian tersebut, masih ada ribuan balita stunting yang menjadi pekerjaan rumah.

“Keberhasilan tidak boleh membuat kita berpuas diri. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama,” menjadi pesan utama dalam rakor tersebut.

*10 Kalurahan Prioritas 2026*

Untuk mempercepat penurunan, Pemkab Gunungkidul menetapkan 10 kalurahan prioritas melalui Keputusan Bupati Nomor 147 Tahun 2025, yakni:

1. Pacarejo (Semanu)
2. Semanu (Semanu)
3. Dadapayu (Semanu)
4. Ngeposari (Semanu)
5. Semin (Semin)
6. Ngalang (Gedangsari)
7. Tegalrejo (Gedangsari)
8. Hargomulyo (Gedangsari)
9. Kemadang (Tanjungsari)
10. Giripurwo (Purwosari)

Penetapan lokus dilakukan berdasarkan indikator strategis, mulai dari jumlah balita sangat pendek dan pendek, prevalensi stunting, ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), unmet need KB, hingga akses air minum layak. Artinya, penanganan tidak hanya melihat satu indikator kesehatan, melainkan pendekatan komprehensif.

*Intervensi Serentak Berbasis Data*

Pada 2026, Bupati juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 32 Tahun 2026 tentang Intervensi Serentak Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (P3S). Program ini menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita 0–59 bulan melalui pendataan, penimbangan, pengukuran standar, verifikasi, pencatatan, dan pelaporan berbasis Posyandu.

*Perkuat Kolaborasi*

Dalam rakor, Wabup menegaskan stunting bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan. Seluruh OPD, kalurahan, kapanewon, ormas, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat berperan memastikan anak tumbuh optimal.

Program inovatif seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) dan Gerakan Ayah Teladan dinilai berhasil meningkatkan kepedulian dan keterlibatan keluarga.

Ke depan, seluruh OPD diminta menjalankan program unggulan dengan mengacu strategi besar percepatan penurunan stunting daerah.

*Menuju Target Nasional 2027*

Rakor ini menjadi evaluasi capaian semester I 2026 sekaligus penyusunan langkah konkret. Target nasional menurunkan prevalensi di bawah 14 persen pada 2027 menjadi tantangan yang harus diwujudkan bersama.

Pemkab Gunungkidul meyakini keberhasilan hanya tercapai jika semua elemen bergerak dalam satu visi. Setiap balita yang sehat hari ini adalah calon guru, petani, nakes, pengusaha, hingga pemimpin masa depan.

Karena itu, penurunan stunting bukan sekadar target statistik, melainkan ikhtiar membangun generasi sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing demi mewujudkan Generasi Emas Gunungkidul.

(Tim)