Tegaskan Urgensi Data Geospasial untuk Peringatan Dini, Kasrem 072/Pamungkas Jadi Narasumber FGD Lemhannas RI di Sleman

SLEMAN, Faktanusantara.co.id//– Korem 072/Pamungkas turut ambil bagian dalam Focus Group Discussion (FGD) Kajian Jangka Panjang yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). Kepala Staf Korem 072/Pamungkas, Kolonel Inf Teguh Wiratama, http://S.Sos., http://M.Han., hadir mewakili Danrem 072/Pamungkas dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga

1 minggu  lalu

_Didampingi Kuasa Hukum, TF Desak Polres Tebingtinggi Gelar Perkara Kasus Dugaan Perzinahan Suami_

15 Redaksi

FGD berlangsung di Ruang Rapat Hotel Inside by Melia, Depok, Sleman, pada Rabu (22/7/2026). Mengusung tema “Optimalisasi Teknologi Geospasial Guna Memantapkan Sistem Peringatan Dini Terhadap Potensi Ancaman Negara”, forum dipimpin Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Mayjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, M.M.

Turut hadir Penanggung Jawab Kegiatan Marsma TNI Ade Teguh Budianto selaku Dirjuanhankam dan Geografi Debidjianstrat Lemhannas RI, Dirprogbangjian Brigjen TNI Mohammad Rohadi, http://S.Sos., serta para pakar geospasial, akademisi, dan perwakilan instansi daerah.

Mayjen TNI (Mar) Ipung Purwadi dalam sambutannya menegaskan, FGD ini bertujuan untuk menghimpun gagasan yang komprehensif, objektif, dan akuntabel dari berbagai stakeholder. Hasil kajian nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis kepada Presiden RI untuk memperkuat sistem pertahanan dan ketahanan nasional.

Baca Juga

4 hari  lalu

Klaten Fair 2026 Jadi Etalase Produk Lokal, Puluhan UMKM dan IKM Ramaikan Perayaan Hari Jadi Klaten

12 Redaksi

Pada forum tersebut, Kasrem 072/Pamungkas Kolonel Inf Teguh Wiratama tampil sebagai salah satu narasumber utama dari perspektif pertahanan wilayah.

Ia memaparkan kompleksitas tantangan yang dihadapi Korem 072/Pamungkas yang membawahi wilayah DIY dan eks-Karesidenan Kedu, Jawa Tengah.

Menurutnya, wilayah tersebut memiliki kerawanan bencana alam yang tinggi seperti erupsi Gunung Merapi, gempa bumi, dan potensi tsunami di pesisir selatan. Di sisi lain, sebagai kota pendidikan, budaya dan pariwisata, ancaman yang muncul lebih bersifat asimetris, mulai dari potensi konflik sosial, kejahatan jalanan, hingga penyebaran paham radikal.

“Untuk menghadapi dinamika ancaman itu, kami terus mengoptimalkan teknologi spasial yang disinergikan dengan kekuatan aparat teritorial dan peran aktif masyarakat. Pengalaman erupsi Merapi 2010 menjadi pelajaran penting soal penetapan Kawasan Rawan Bencana berbasis pemetaan yang presisi,” jelasnya.

Kolonel Teguh menyebut, Korem 072/Pamungkas saat ini memaksimalkan tiga pemetaan prioritas, yakni peta kerawanan sosial dan demografi, peta titik rawan kriminalitas dan konflik, serta peta jalur evakuasi dan navigasi cepat bagi aparat gabungan dan masyarakat saat krisis.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi data lintas instansi. Ke depan, perlu didorong penguatan mekanisme berbagi pakai data, standardisasi data spasial, dan pembangunan pusat data terpadu agar interoperabilitas antar lembaga berjalan optimal.

“Ini semua demi keselamatan bangsa dan efektivitas sistem peringatan dini,” tegasnya.

Selain Kasrem 072/Pamungkas, FGD juga menghadirkan narasumber lain, di antaranya Kalak BPBD DIY Agustinus Ruruh Haryata, S.H., S.T., http://M.Kes., Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Yogyakarta Ardianto Septiadhi, http://S.Si. yang mewakili BMKG, serta Guru Besar Fakultas Geografi UGM Prof. Dr. rer. nat. Muh. Aris Marfai, http://S.Si., http://M.Sc.

Prof. Aris mengusulkan agar Yogyakarta dijadikan Living Laboratory Spasial Nasional. Dengan kelengkapan karakteristik geomorfologi, potensi multi-bencana, serta keberadaan pakar dan lembaga geospasial di DIY, Yogyakarta dinilai ideal sebagai percontohan tata kelola geospasial nasional atau Geo Governance.

Para narasumber sepakat, penguatan sistem peringatan dini nasional harus bergeser dari sekadar pemetaan menuju intelijen data. Data geospasial harus lengkap, real-time, serta memiliki klasifikasi yang jelas antara informasi publik dan perlindungan objek vital negara yang bersifat rahasia.

FGD berlangsung interaktif dan lancar, serta menghasilkan sejumlah poin rekomendasi strategis yang akan diolah Tim Debidjianstrat Lemhannas RI sebagai bahan kebijakan ketahanan nasional.
(*)