GMNI Dukung Arah Ekonomi Nasional Prabowo, Minta Kebijakan Tetap Pro Rakyat

JAKARTA, Faktanusantara.co.id// – GMNI melalui Wakil Ketua Umum Tulus B. Lumbantoruan menilai pidato Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026 harus mengedepankan semangat kemandirian ekonomi nasional sesuai Pasal 33 UUD 1945.

Organisasi mahasiswa ini melihat langkah pemerintah yang memperkuat peran negara dalam pengelolaan SDA, hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan, dan pengurangan ketergantungan pada ekonomi asing sebagai arah kebijakan yang layak didukung. Syaratnya, kebijakan itu benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat luas.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Ampuh Kalteng Ungkap Dugaan Tambang Bauksit Ilegal di HPK, Siap Laporkan PT IBB ke Aparat

20 Admin Faktanusantara

Menurut Tulus, negara perlu hadir lebih kuat agar kekayaan nasional tidak hanya dinikmati segelintir elite, melainkan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil.
“GMNI mendukung kebijakan Presiden Prabowo yang memihak rakyat, memperkuat kemandirian bangsa, dan memastikan kekayaan nasional digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 UUD 1945,” ujarnya.

Meski mendukung, GMNI menegaskan sikap kritis dan pengawasan publik tetap diperlukan agar agenda kedaulatan ekonomi tidak disalahgunakan oleh oligarki atau kepentingan kekuasaan.

Bagi GMNI, tolok ukur keberhasilan kebijakan ekonomi bukan hanya pertumbuhan dan investasi. Yang penting adalah sejauh mana rakyat kecil mendapat akses ke tanah, pekerjaan, pendidikan, pangan, dan kesejahteraan yang layak.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Kasrem 072/Pamungkas Hadiri Peluncuran 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Bantul

15 Admin Faktanusantara

Karena itu GMNI mendorong pemerintah untuk:
1. Memastikan hilirisasi industri memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat
2. Menguatkan ekonomi berbasis kerakyatan
3. Menjalankan reforma agraria dan pemerataan penguasaan sumber daya
4. Menjamin transparansi pengelolaan kekayaan alam
5. Mendahulukan kepentingan nasional di atas tekanan pasar global

“Negara yang kuat adalah negara yang berdiri bersama rakyat. Pasal 33 harus jadi dasar dalam membangun ekonomi yang berdaulat, adil, dan berkarakter Indonesia,” kata Tulus.

GMNI menegaskan akan tetap menjadi mitra kritis pemerintah: mendukung kebijakan pro rakyat sekaligus mengoreksi langkah yang menjauh dari cita-cita keadilan sosial.
“Marhaen Menang, Rakyat Berdaulat!”